MKSNOW, Makassar – Terkait pengajuan hak angket oleh DPRD Sulsel, pakar hukum tata negara yang juga mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Prof  Jimly Asshiddiqie menyebutkan, semestinya hak angket tidak perlu dilakukan karena persoalan terbitnya SK mutasi telah dilakukan perbaikan atau revisi atas supervisi dan petunjuk dari Kemendagri. 

“Tidak ada urgensi dari dikeluarkannya hak angket oleh DPRD Sulsel. Seharusnya dikomunikasikan dengan baik terlebih dahulu dan saling menjaga hubungan antara dua lembaga yang sama sama dipilih langsung oleh rakyat,” ujar Jimly pada wartawan di Hotel Aryaduta, Makassar, Kamis (27/6)

Jimly menyarankan, seharusnya yang diajukan DPRD Sulsel hanya hak interpelasi, mempertanyakan kebijakan-kebijakan Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah dan wakilnya, Andi Sudirman Sulaiman, yang dianggap tidak sesuai aturan Undang-Undang, yang kemudian dijelaskan oleh Pemprov Sulsel. 

Jimly menambahkan, masalah yang krusial saat ini adalah bagaimana kedua belah pihak bekerja dan merealisasikan janji janji kampanyenya pada saat masih berstatus sebagai calon. Bukan malah menghabiskan energi untuk hal hal yang tidak urgen yang hanya membingungkan rakyat. 

“Lebih baik para politisi DPRD Sulsel ini memikirkan hal-hal besar untuk kemajuan bangsa ini, khususnya Sulsel,” pungkas Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Indonesia ini.