MKSNOW, Makassar – Staf Khusus Wakil Gubernur (Wagub) Sulsel, Zulhajar S.H menyebut Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulsel, Abdul Hayat Gani dan Kepala BKD Sulsel, Asri Sahrun Said telah melakukan pembohongan publik dalam kesaksian kedua pejabat yang mempersoalkan kembali pengangkatan atau SK mutasi 193 pejabat eselon III dan IV Pemprov oleh Wagub Sulsel dalam sidang Hak Angket DPRD Sulsel.

Menurut Zulhajar, pemasalahan terkait SK mutasi 193 pejabat tersebut telah tuntas dan sudah diselesaikan bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian PAN-RB beberapa waktu lalu.

“Jadi sebenarnya sudah tidak ada persoalaan lagi di sana. Sudah tuntas dan selesai”, ujarnya, Jumat (12/7/2019).

Zulhajar menegaskan, yang seharusnya menjadi fokus saat ini adalah persoalan dugaan korupsi yang diungkap Jumras dan Mulawarman di persidangan.

“Janganlah mencoba mengalihkan isu dari persoalan terungkapnya korupsi ke persoalan administratif yang sudah diselesaikan Mendagri dan MenPAN-RB”, tandasnya

Zulhajar juga mengklarifikasi soal kesaksian Asri Sahrun Said yang menyebut BKD tidak BKD tidak dilibatkan soal penyusunan SK mutasi 193 pejabat eselon III dan IV.

Dia menyebut, soal SK mutasi, pendatanganan SK hingga pelantikan, Asri mengetahui dan mengikuti prosesnya. Pasalnya, BKD-lah yang menyiapkan prosesi pelantikan. Termasuk yang mengundang di pelantikan juga BKD.

“Pak kepala BKD juga hadir pada prosesi pelantikan, intinya Pak Asri mengetahui dan terlibat sejak awal di SK mutasi 193 eselon III dan IV itu. Pak asri tahu proses dari awal sampai pelantikan,” katanya.

Zulhajar mengakui jika ada pertemuan Gubernur Nurdin Abdullah dengan Wagub Andi Sudirman Sulaiman sebelum berangkat umrah di Hotel Claro. Pertemuannya untuk memberitahu wagub untuk melantik kepala Bapenda dan BKD serta mutasi pejabat struktural pemprov, eselon III dan IV.

Pada pertemuan tersebut itu, wagub juga menyampaikan bahwa ada tambahan nama dari beliau selain nama yg sudah di siapkan oleh pak Gubernur, Kata Zulhajar, saat itu Pak Gubernur dan wagub meminta staf BKD, Bustanul untuk masuk keruangan pertemuan, pak bustanul diminta untuk mengkoordinasikan dan memproses nama tersebut bersama pak Asri sebagai kepala BKD.

Semua nama yang di proses berasal dari kedua pimpinan, gubernur maupun wakil gubernur.

“Ketidakwajaran sebenarnya terjadi kalau ada diantaranya yang tidak memenuhi syarat, atau ketidakwajaran soal jumlah pejabat yg mutasi dianggap terlalu banyak, Dan hasilnya kita ketahui setelah polemik SK 194, rekomendasi KASN dan Kemendagri menyatakan tidak ada masalah soal itu, buktinya orang itu juga dilantik kembali dan ditandatangani pak Gubernur,” jelasnya.

Sementara untuk tudingan Asri soal Anggota TGUPP, Rendra yang mengatur inputan nama-nama dalam SK itu tidak benar, Rendra kata dia, diminta oleh pak wagub mengkoordinasikan nama-nama dari wagub untuk dikordinasikan dengan Staf BKD, Bustanul sesuai pembicaraan pak gubernur dan wagub bertemu di Hotel claro. Apalagi, saat itu wagub akan keluar kunjungan ke daerah.

Zulhajar juga mengungkapkan soal kontroversi tandatangan wagub dalam SK mutasi 193 pejabat itu. SK itu ditandatangani wagub setelah meminta pandangan Ke BKD dan SK tersebut di sodorkan sendiri oleh BKD. BKD menyatakan tidak masalah wagub tanda tangan SK, berdasarkan rekomendasi dari BKD yg mana saat menjabat BKD bantaeng mendapat prestasi BKD terbaik di indonesia 4 tahun berturut turut, wagub pun tanda tangan, padahal awalnya wagub hendak menunda pelantikan dengan berbagai pertimbangan namun karena desakan dari BKD bahwa dari segi hukum aman, kemudian gubernur juga sudah membuat pernyataan di media sebelum berangkat umroh bahwa hari senin akan ada pelantikan maka BKD meminta ke wagub agar pelantikan tidak di tunda dan tetap di laksanakan sesuai konferensi pers pak gubernur setelah pelantikan kepala BKD dan Kepala Bapenda di kantor gubernur pada hari kamis tanggal 25 April 2019.

Sebagai staf khusus, Menurut saya sebagai pernyataan kepala BKD apalagi sekprov yg baru diangkat kurang lebih sebulan kelewat batas, menyesalkan sikap seorang ASN seperti itu, apalagi dikeluarkan oleh seorang pejabat penting dan strategis di Pemprov, pernyataan itu yang berupaya menggiring perpecahan pimpinan, Gubernur dan Wagub.

“Ini seharusnya dihentikan, gubernur dan wakil gubernur punya janji dan amanah besar buat warga sulsel yg harus ditunaikan. Keduanya adalah pilihan politik rakyat, memisahkan mereka sama dengan menghianati amanah rakyat”, pungkasnya. (*)